MTBFM.CO.ID – Pemerintah Indonesia berencana akan menghentikan peredaran ponsel illegal (blackmarket/BM). Pasalnya, peredaran ponsel blackmarket yang masih dianggap tak hanya merugikan negara tapi juga distributor dan pengguna.
Pemerintah akan mengidentifikasi IMEI yang melekat pada setiap ponsel, dan jika tidak terdaftar akan dianggap ponsel illegal dan tidak akan bisa digunakan di Indonesia.
Di lansir dari kompas, mesin validasi IMEI yang dikembangkan oleh Kementrian Perindustrian kabarnya akan mulai diaktifkan pada Agustus mendatang.
Janu Suryanto, Direktur Industri Elektronika dan Telematika Kementrian Perindustrian mengatakan bahwa pada Agustus Kemenperin baru akan menggodok regulasi terkait proses pemblokiran tersebut.
“Payung hukum dulu, sedang dikerjakan,” kata Janu.
Kemenperin tengah merancang regulasi dengan pihak-pihak terkait. Dan aturan tersebut harus dikerjakan dan diselesaikan dengan hati-hati supaya dapat di implementasikan dengan tepat dan tidak berbalik menjadi merugikan.
Secara teknis pun dikatakan, bahwa mekanisme pemblokiran itu perlu pemahaman lebih jauh dan secara rinci. Pasalnya ada beberapa hal rumit yang perlu dipahami, seperti penguasaan hardware, semikonduktor hingga software.
“Tingkat pemahaman teknologinya sangat tinggi, hardware-nya saja sulit penguasaan teknologinya, semikonduktor, belum lagi software-nya,” kata Janu.
Proses pemblokiran ponsel ilegal tersebut setidaknya akan melibatkan tiga pihak, yakni Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), hingga Kementerian Perdagangan (Kemendag).
( src : KOMP / WUL )
