TIDAK MEMENUHI STANDAR KENDARAAN, DINAS PERHUBUNGAN SURABAYA TINDAK BENTOR

Selain itu, ada juga Perda Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat hingga Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 44 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tata Kerja Dishub, keberadaan bentor di kota Pahlawan dilarang beroperasi.

Menurut aturan, Kepala Dishub Kota Surabaya Irvan Wahyu Drajajad menjelaskan, bentor tidak memiliki standar yang sesuai dengan aturan administrasi maupun kondisi kelayakan fisik kendaraan beroda tiga itu. “Ya tidak memenuhi syarat, memang tidak diperkenankan sesuai undang-udang. Tidak laik jalan,” kata Irvan.

Bentor yang beroperasi di jalanan Surabaya, selama ini juga diketahui terdapat penyimpangan teknis. Misalnya bentor tidak disertai lampu-lampu utama, tidak memiliki spion, klakson, sistem pengereman yang standar, hingga ukuran dimensi tidak sesuai dengan standar sepeda motor atau becak pada umumnya. Tentunya hal itu akan membahayakan pengguna jasa dan pemilik bentor itu sendiri.

Tidak bosan-bosannya Dishub menindak pengemudi berupa tilang hingga penyitaan bentor yang nekat beroperasi di jalan raya. Irvan menjelaskan, penindakan itu agar pemilik bentor memiliki efek jera agar bentor tidak lagi berkeliaran di jalan protokol. “Sudah kami tilang, bahkan kami sita dan kami lakukan pemotongan bentor. Namun masih banyak saja yang bandel dan nekat,” ungkan Irvan.

Tiak hanya itu, Dishub juga berupaya melakukan sosialisasi ke bengkel reparasi bentor, mengimbau untuk tidak lagi melayani jasa reparasi bentor ini. Jika masih ketahuan melayani reparasi bentor, Dishub secara tegas akan menyegel bengkel reparasi yang mokong. “Kami juga tindak bengkelnya, sama halnya dengan knalpot brong. Kan itu sifat mengubah dari yang standar ke tidak standar,” paparnya.